Masa
Orde Baru
Pengertian Masa Orde Baru adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya
Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat Pemerintah 11 Maret 1966. orde
baru berlangsung dari tahun 1966-1998 (ekonomi berkembang pesat, namun korupsi
merajalela).
• Latar Belakang:
Keputusan soekarno
untuk menggantikan sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperarah
kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan brsenjata dengan
partai komunis indonesia(PKI), yang kala itu berniat mempersenjatai diri.
Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 september terjadi dan
mengakibatkan diberangusnya PKI dari indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan
soekarno perlahan- lahan mulai melemah..
• Kelahiran
Super Semar
Kelahiran supersemar
terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu sidang
kabinet dwi kora yang disempurnakan yang dipimpin oleh presiden Soekarno sedang
berlangsung. Ditengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa disekitar istana
terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan, presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada wakil perdana
mentri II Dr. J. Laimena dan berangkat menuju istana bogor, didampingi oleh
waperdam I Dr. Subandrio dan waperdam II Chaerul Saleh.
Akhirnya pada 22
Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu,
presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada jendral Soeharto. Penyerahan ini
tertuang dalam pengumuman presiden mandataris MPRS, panglima tertinggi ABRI
tanggal 20 februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas ketetapan MPRS no.
XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila
presiden berhalangan, memegang surat pemerintah 11 maret 1966 berfungsi sebagai
pemegang jabatan presiden. Pada 4 maret 1967, jendral Soeharto memberikan
keterangan pemerintah dihadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan
kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah sidang istimewa MPRS
pada
tanggal 7- 12 maret 1967 di jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat
soeharto sebagai presiden republik indonesia hingga terpilihnya presiden oleh
MPR hasil pemilihan umum.
• Rencana
Pembangunan 5 Tahun (REPELITA)
Mulai tahun 1 April
1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut
sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita
pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi
prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan
sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum
membangun sektor-sektor lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan
membangun prasana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi
pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Petani juga dibantu
melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk
hingga pemasaran hasil produksi.
Repelita I membawa
pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan
perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat
ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I di tahun 1974. Repelita II
(1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan
ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada
sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan
baku.Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari
yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia di
tahun 1970-an.Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain
berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak
menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan
barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri
pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin
industri.
• Swasembada
Beras
Mulai tahun 1968 hingga
1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam. Pada tahun 1962,
misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton. Jumlah ini
berhasil ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton pada tahun 1992,
yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg
per jiwa.Prestasi ini merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia
pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun
1970-an.
• Pemerataan
Kesejahteraan Penduduk
Pemerintah juga
berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan
penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi,
pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar,
penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Strategi ini
dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. Berkat usaha ini, penduduk
Indonesia berkurang dari angka 60% di tahun 1970-an ke angka 15% di tahun
1990-an. Pendapatan perkapita masyarakat juga naik dari yang hanya
70 dolar per tahun di tahun 1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun di
tahun 1993.
Pemerataan ekonomi juga
diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50
tahun di tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992. Dalam kurun
waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000
kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Jumlah
penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana
(KB). Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3%
per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0%
per tahun.
• Pemberangusan
PKI
Sebagai tindak lanjut
keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil
beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan
yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang
bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di
wilayah Indonesia.Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan
Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret
1966. Keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan
dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.
Pada tanggal 18 Maret
1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam G 30
S/PKI dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No.
5 Tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang
disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif,
termasuk MPRS dan DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat
G 30 S/PKI.Keanggotaan PKI dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan
kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas
presiden, bukan sebaliknya. Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang
anggota yang diberhentikan.] Soeharto juga memisahkan jabatan
pimpian DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi
diberi kedudukan sebagai menteri.
• Penyederhanaan
Partai Politik
Pada
tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa
Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan
(fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.
Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan
ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu
adalah:
1) Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi,
PSII, dan PERTI
2) Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai
Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
3) Golongan
Karya
4) Penyederhanaan
partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan
stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa
pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang
terjadi dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan
ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum
tertinggi di Indonesia
.
• Pembentukan
Kabinet Ampera
Program kerja yang
dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera,
yaitu:
1) memperbaiki
perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
2) melaksanakan
pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No.
XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
3) melaksanakan
politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai
dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
4) melanjutkan
perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan
manifestasinya.
Penataan Kehidupan
Politik
• Pembubaran PKI dan Organisasi
masanya
Dalam rangka menjamin
keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban
Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
1) Membubarkan
PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966
2) Menyatakan
PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia
3) Pada
tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap
terlibat Gerakan 30 September 1965.
• Pemilihan
Umum
Selama masa Orde Baru
pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu
tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru,
Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu
1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar
memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh
5,43 % dengan perolehan 27 kursi. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan
perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan adanya
konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah
menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang
menjadi PDIP. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan
Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan
dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum,
bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk
kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar
yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan
pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar.
Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia
selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota
MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan
lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.
• Peran
Ganda (Dwi Fungsi) ABRI
Di masa Orde Baru, ABRI
menjadi institusi paling penting di Indonesia. Selain menjadi angkatan
bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik
terbesar di negara. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi
Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran
bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI
dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi
dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan
anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan
dinamisator. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman
Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan
meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda.
Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari
perpecahan setelah G 30 S/PKI, yang melahirkankan Orde Baru.
Sistem ini memancing
kontroversi di tubuh ABRI sendiri. Banyak perwira, khususnya mereka yang
berusia muda, menganggap bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas
ABRI. Masuknya pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer
mengakibatkan waktu mempelajari strategi militer berkurang.
Secara kekuatan, ABRI
juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Saat itu,
hanya ada 533.000 prajurit ABRI, termasuk Polisi yang kala itu masih menjadi
bagian dari ABRI. Angka ini, yang hanya mencakup 0,15 persen dari total populasi,
sangat kecil dibanding Singapura (2,06%), Thailand (0,46%), dan Malaysia
(0,68%). Pendanaan yang didapatkan ABRI pun tak kalah kecil, hanya sekitar
1,96% dari total PDB, sementara angkatan bersenjata Singapura mendapatkan 5,48%
dan Thailand 3,26%.Selain itu, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki juga
sedikit; ABRI hanya memiliki 100 tank besar dan 160 tank ringan.
11. Pedomanan Pengahayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4)
Pada tanggal 12
April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai
pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan namaEkaprasatya
Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila
(P4). Untuk mendukung
pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara
murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah
menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama
mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang
sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan
kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut
opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde
Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila
sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua
bentukorganisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak
Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu
bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari
sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua
prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi
Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila,
dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak
boleh diperdebatkan.
12. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde
Baru
1) Perkembangan GDP per
kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah
mencapai lebih dari AS$1.565
2) Sukses transmigrasi
3) Sukses KB
4) Sukses
memerangi buta huruf
5) Sukses
swasembada pangan
6) Pengangguran
minimum
7) Sukses
REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8) Sukses
Gerakan Wajib Belajar
9) Sukses
Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10) Sukses
keamanan dalam negeri
11) Investor
asing mau menanamkan modal di Indonesia
12) Sukses
menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
13. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde
Baru
1) Semaraknya
korupsi, kolusi, nepotisme
2) Pembangunan
Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat
dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot
ke pusat
3) Munculnya
rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama
di Aceh dan Papua
4) Kecemburuan
antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan
pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5) Bertambahnya
kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin)
6) Pelanggaran
HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
7) Kritik
dibungkam dan oposisi diharamkan
8) Kebebasan
pers sangat terbatas, diwarnaioleh banyak koran dan majalah yang dibredel
9) Penggunaan
kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program
"Penembakan Misterius"
10) Tidak
ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
11) Menurunnya
kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal
ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara
pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk
berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
12) Pelaku
ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh
swasta
14. Pasca-Orde Baru
Mundurnya Soeharto dari
jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya
Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".[butuh Masih
adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada
masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru
masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering
disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".
Meski diliputi oleh
kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke
Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni
Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari
peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti
lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman
0 comments:
Post a Comment